Setiap kali isu pemakzulan ramai dibicarakan, banyak yang membayangkan prosesnya singkat: ada usul, ada pemungutan suara, selesai. Kenyataannya, jalan dari usul di DPR sampai keputusan di MPR jauh lebih panjang, dan di setiap ruasnya ada syarat yang harus terpenuhi lebih dulu.
Kedengarannya Sederhana, Padahal Tidak
Obrolan soal pemakzulan biasanya cepat terbelah dua: ada yang yakin harus segera, ada yang yakin mustahil. Yang jarang dibahas justru hal paling dasarnya: prosesnya sedang berada di tahap mana, siapa yang sedang bekerja, dan apa yang harus terpenuhi sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya?
Tanpa gambaran itu, berita mudah disalahpahami. Usul yang baru diterima pimpinan DPR bisa terdengar seolah-olah keputusan sudah di depan mata, padahal perjalanannya baru dimulai.
Seberapa Panjang Jalannya?
Kami mencoba memetakan seluruh tahapannya ke dalam satu diagram. Hasilnya cukup menggambarkan kenapa proses ini tidak bisa cepat:
Setiap titik keputusan itu bisa membelokkan atau menghentikan proses. Berkas yang kurang lengkap harus diperbaiki, rapat yang tidak kuorum harus ditunda, dan usul yang ditolak paripurna tidak dapat diajukan kembali.
Tahapan Lengkapnya dalam Satu Diagram
Diagram di bawah ini digambar dengan BPMN (Business Process Model and Notation), notasi standar untuk memetakan proses. Setiap pihak punya lajurnya sendiri, setiap langkah digambar sebagai kotak, dan setiap percabangan sebagai belah ketupat. Silakan geser dan perbesar diagramnya untuk mengikuti alurnya dari kiri ke kanan.
Tahap 1: Usul di DPR
Proses berawal dari dugaan pelanggaran Wakil Presiden. DPR dapat lebih dulu menjalankan Hak Angket (opsional), atau langsung menyusun usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) beserta materi dan bukti. Usul harus ditandatangani minimal 25 pengusul. Bila dokumen belum lengkap, anggota pengusul memperbaikinya dulu.
Pimpinan DPR dan Bamus menerima usul, mengagendakannya, lalu mengumumkannya di rapat paripurna untuk mendengar penjelasan pengusul dan pandangan fraksi.
Tahap 2: Paripurna dan Pansus
Paripurna hanya boleh memutus bila hadir ≥ 2/3 anggota DPR; kalau tidak, rapat ditunda atau diskors. Usul disetujui bila didukung ≥ 2/3 anggota yang hadir. Bila ditolak, usul HMP tidak dapat diajukan kembali.
Bila disetujui, dibentuk Pansus HMP dari semua unsur fraksi. Pansus menyelidiki (rapat, memanggil pihak terkait, mengumpulkan bukti) dan menyusun laporan serta rekomendasi dalam 60 hari sejak dibentuk. Laporan itu dibawa ke paripurna kedua dengan syarat kuorum dan dukungan ≥ 2/3 yang sama. Jika tidak didukung, pendapat DPR tidak diteruskan ke MK.
Tahap 3: Mahkamah Konstitusi
DPR mengajukan permohonan ke MK lengkap dengan keputusan DPR, risalah, dan bukti. MK memeriksa kelengkapan, mencatatnya di Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dan menyampaikan salinan permohonan ke Presiden (≤ 7 hari kerja). Pemeriksaan dibatasi 90 hari sejak registrasi; bila terlampaui, pemeriksaan dihentikan dan permohonan gugur.
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka dengan tiga kemungkinan amar: membenarkan pendapat DPR, tidak dapat diterima, atau ditolak. Hanya amar pertama yang membuka jalan ke MPR.
Tahap 4: Sidang MPR
DPR menggelar paripurna untuk memutuskan meneruskan usul ke MPR. MPR menerima dan menjadwalkan sidang paripurna dalam 30 hari sejak usul diterima. Wakil Presiden diundang menyampaikan penjelasan; bila tidak hadir, MPR tetap memutus. Keputusan sah bila hadir ≥ 3/4 anggota MPR dan disetujui ≥ 2/3 yang hadir. Bila tidak, Wakil Presiden tetap menjabat.
Tahap 5: Setelah Diberhentikan
Jika disetujui, MPR menetapkan Ketetapan pemberhentian. Presiden mengusulkan 2 calon Wakil Presiden, MPR bersidang memilih satu dari dua calon dalam 60 hari sejak kekosongan, lalu Presiden melantik Wakil Presiden terpilih. Kekosongan juga bisa terjadi bila Wakil Presiden mengundurkan diri, dan diagram menampilkan jalur itu.
Ringkasan Syarat di Setiap Tahap
Catatan: artikel ini bersifat edukatif, merangkum diagram proses yang kami petakan. Untuk rujukan hukum yang mengikat, baca langsung UUD 1945 dan UU yang mengatur tata tertib lembaga terkait, serta konsultasikan dengan ahli hukum tata negara.
Bukan Hanya Urusan Lembaga Negara
Terlepas dari sisi politiknya, ada hal menarik dari proses ini: serumit apa pun alurnya, ia jadi jauh lebih mudah diikuti begitu digambar. Orang bisa menunjuk satu kotak dan berkata, “sekarang kita di sini.”
Banyak proses di perusahaan sebenarnya mirip: persetujuan kontrak, pengadaan, pengajuan kredit, atau klaim sering melibatkan banyak pihak, banyak syarat, dan tenggat yang tersebar. Bedanya, alurnya kerap hanya ada di kepala beberapa orang, sehingga sulit dipantau dan sulit diwariskan.
Di Javan, kami terbiasa membantu organisasi memetakan proses seperti itu ke dalam BPMN, lalu menjalankannya di AlurKerja supaya setiap langkah, persetujuan, dan tenggatnya berjalan dan terpantau otomatis. Kalau ada satu proses di tempat Anda yang terasa sering tersendat atau melibatkan terlalu banyak pihak, kami senang berdiskusi tentang cara memetakannya.